Sebanyak 180 peserta dari berbagai unsur dalam Kabupaten Sijunjung, mengikuti rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, di Balairung Lansek Manih kompleks Kantor Bupati, Selasa (20/12).
Rapat yang diselenggarakan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sijunjung, dibuka Wakil Bupati H. Arrival Boy. Pembukaan yang berlangsung sederhana, dihadiri wakil ketua DPRD Walbardi, pejabat teras Pemkab, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), nara sumber dan undangan lainnya.
Peserta rapat yang berjumlah 180 orang, terdiri dari kepala SKPD terkait, anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), camat, walinagari, ketua Badan Pemusyawaratan Nagari (BPN), tenaga ahli pendamping desa dan wartawan.
“Dalam mengentas kemiskinan, mulai tahun 2017 program dan kegiatannya harus dilaksanakan lebih terfokus dan serius. Karena kehidupan rakyat tidak akan berubah jika kita hanya sekedar mendata Kepala Keluarga (KK) miskin, membicarakan, membahas dan mendiskusikan saja,” kata Wabup Arrival Boy.
Karena itu, seluruh kepala dinas, terutama kepala dinas yang terkait langsung dengan upaya mengentas kemiskinan harus menguasai tugas dan tanggungjawab yang diemban serta melaksanakan dengan serius, sungguh-sungguh dan sepenuh hati.
Disamping itu, dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sesuai potensi dan keterampilan yang dimiliki, setiap nagari harus memiliki produk unggulan. Baik di segi makanan dan kerajinan, mau pun di bidang industri rumah tangga.
“Selain dibina, dibimbing dan dibantu, hasil produk unggulan itu juga dicarikan pemasarannya secara bersama. Untuk itu, mari kita manfaatkan potensi yang ada, mari kita jalin kebersamaan untuk Kabupaten Sijunjung yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera,” ajak Wabup Arrival Boy.
Kabid Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi BAPPEDA, Taufanir Harsyam selaku ketua pelaksana dalam laporannya mengatakan, tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, adalah mensosialisasikan pemanfaatan basis data terpadu (BDT) 2015 kepada walinagari untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.
Tujuan lain menyepakati pembiayaan untuk up dating BDT 2015, sehingga masyarakat miskin yang belum terdata bisa masuk ke dalam BDT serta Menjaring informasi terkini tentang kondisi kemiskinan, sehingga TKPK mempunyai konsep dan strategi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan efektif dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan.
Tujuan berikutnya, penyerahan BDT 2015 khusus penderita cacat rehabilitasi kesejahteraan sosial kepada camat dan walinagari di lingkungan Pemda Sijunjung sebagai pedoman dalam pemberian bantuan dan perlindungan sosial terhadap masyarakat, jelas Taufanir Harsyam. –nas.sijunjung.go.id
